Kukar Ditargetkan Jadi Lumbung Pangan, Pemerintah Percepat Pengembangan Pertanian

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen menjadikan daerahnya sebagai lumbung pangan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).

Salah satu langkah nyata dalam upaya ini adalah pengembangan kawasan pertanian seluas 8.000 hektare di berbagai wilayah Kukar.

Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar menyambut baik kebijakan tersebut dan terus berupaya mengoptimalkan sektor pertanian.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menekankan bahwa kerja sama dengan Kementan bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor agraris.

“Kami berharap Kementerian Pertanian dapat ikut serta dalam pengelolaan kawasan pertanian ini. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis hasil pertanian akan lebih maksimal,” ujar Taufik di Tenggarong, Kamis, 3 April 2025.

Selain menjalin kolaborasi dengan Kementan, Distanak Kukar juga aktif memperkuat pendampingan bagi petani dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Taufik menegaskan bahwa peran penyuluh sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program pertanian.

“Sebagus apa pun program yang ada, tidak akan berjalan optimal tanpa pendampingan yang baik bagi petani. Oleh karena itu, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan produktivitas petani,” jelasnya.

Distanak Kukar juga memberikan berbagai bentuk dukungan bagi petani, seperti penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta program pelatihan dan pendampingan intensif untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, modernisasi alat pertanian terus diupayakan guna mempercepat proses produksi dan panen.

Saat ini, sekitar 2.392 hektare lahan pertanian telah masuk dalam program optimalisasi lahan yang mendapat perhatian khusus dari Kementan. Namun, Taufik menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran dari APBD guna mendukung pengembangan pertanian di wilayah yang belum masuk dalam program nasional.

“Kami menyadari masih ada lahan pertanian yang belum tersentuh program pusat. Oleh karena itu, melalui APBD, kami akan tetap memberikan dukungan agar sektor pertanian di Kukar terus berkembang,” ujarnya.

Optimalisasi sektor pertanian di Kukar melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga kelompok tani dan penyuluh pertanian. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan pengembangan pertanian dapat berjalan lebih efektif.

Selain dukungan teknis dan material, pemerintah daerah juga terus mengembangkan kebijakan yang berpihak pada petani. Penguatan regulasi serta kebijakan pro-petani menjadi fokus utama agar sektor pertanian di Kukar semakin mandiri dan berdaya saing.

“Kami ingin memastikan bahwa pertanian di Kukar berkembang tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimistis sektor pertanian di Kukar akan semakin maju,” pungkas Taufik.